Dunia saat ini sedang cemas menyaksikan memburuknya konflik di Libya yang telah dimulai sejak pertengahan bulan ini. Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso meyakini bahwa konflik ini cenderung mengikuti trend pergolakan politik dan keamanan yang saat ini sedang merebak di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. “konflik ini terinspirasi oleh penjatuhan rezim berkuasa yang baru-baru ini terjadi di Tunisia dan Mesir yang merupakan trend yang merambah di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Selain itu, kisruh politik ini juga disebabkan oleh tingkat praktek korupsi oleh pemerintah yang mengakibatkan terkikisnya kepercayaan masyarakat Libya kepada pemerintahan Muammar al-Gaddafi yang telah berkuasa lebih dari 41 tahun tersebut” terangnya.

Protes yang diawali di dua kota terbesar Libya yakni ibukota Tripoli dan kota Benghazi, saat ini telah meramifikasi ke hampir sebagian besar kota di seluruh kawasan Libya serta telah menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Wakil Ketua Priyo Budi Santoso menyayangkan jatuhnya korban jiwa akibat konflik ini. “Konflik ini telah menjadi perhatian masyarakat internasional karena telah menelan lebih dari 1.000 korban jiwa. Inilah sebabnya DPR RI mendesak pemerintah RI untuk bergerak cepat untuk menyelematkan warga negara Indonesia yang sedang berada di Libya yang jumlahnya sekitar 870 orang” ujarnya. Selanjutnya Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menekankan bahwa DPR RI meminta pemerintah RI untuk segera melakukan langkah penyelematan WNI di Libya secara lebih baik dan lebih cepat dibandingkan ketika pemerintah menyelamatkan WNI di Mesir mengingat tingkat konflik di Libya yang cenderung lebih masif dan membahayakan.

Menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pagi ini (24 Februari 2011) yang akan mengirim surat kepada Sekjen PBB Ban Ki-Moon agar PBB segera mengambil langkah-langkah penyelesaian konflik Libya secara kongkrit dan cepat, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso meyakini memang diperlukan konsolidasi upaya regional dan global dalam menyikapi dampak dari konflik ini. “DPR RI, sebagai Presiden Parliamentary Union of the OIC Member States(PUIC) atau organisasi parlemen anggota-anggota OKI, memiliki peran strategis dalam mendorong parlemen anggota-anggota PUIC agar mencari solusi bersama sehingga  konflik di Libya dapat diselesaikan tanpa harus menambah jumlah korban yang jatuh. Hal ini dimungkinkan karena Libya saat ini adalah anggota PUIC. Namun kita harus tetap menghormati kedaulatan Libya dan menolak cara-cara penyelesaian konflik yang menggunakan kekuatan militer” ujarnya. **